Home / Berita Umum / Tuntutan Harusnya Masuk PTUN Bukan PN

Tuntutan Harusnya Masuk PTUN Bukan PN

Tuntutan Harusnya Masuk PTUN Bukan PN – Tuntutan serangkaian penduduk eks Jarak-Dolly ke Pemkot Surabaya sejumlah Rp 270 M tak diolah Pengadilan Negeri (PN). Hakim menilainya tuntutan gak penuhi ketentuan. Selayaknya masuk Pengadilan Tata Upaya Negeri (PTUN), bukan PN.

Tuntutan sendiri tak dapat di ajukan ke PTUN sebab terkendala jangka periode. Dikarenakan, tak bisa lebih dari 90 hari sejak mulai kebijakan diluncurkan.

Penduduk eks Jarak-Dolly menuntut kebijakan Wali Kota Risma berkenaan penutupan Lokalisasi Dolly-Jarak 2014 lalu. Penduduk mengakui sejak mulai ditutup, denyut perekonomian terperosok. Sesungguhnya negara miliki keharusan buat penuhi hak-hak penduduk terdampak penutupan.

Hakim Ketua Dwi Winarko akan memutus tak terima tuntutan penduduk Jarak-Dolly. Gak cuma itu saja, ada syarat-syarat beda dalam Kitab Hukum Acara Perdata clausal 53 ayat 1 yg gak tercukupi.

” Selayaknya ini masuk ke PTUN, sebab berkenaan perseteruan penduduk serta pemerintah daerah, ” imbuhnya.

Hakim akan memutus kalau tuntutan ini gak penuhi ketentuan. Sebab tak resmi serta tidak bisa di terima. ” Tuntutan ini tak resmi serta tak usah diperhitungkan lagi. Buat ongkos masalah bakal dibayar oleh pengugat, ” jelasnya.

Pengacara penduduk Jarak-Dolly, Naen Suryono menilainya putusan atau pertimbangan hakim tak logis. Naen beralasan korban penutupan Lokalisasi Dolly belum juga dapatkan hak-haknya.

” Pertimbangan hakim itu tidak pas dengan ketetapan. Sebab yg namanya tuntutan yg di ajukan di PTUN, tuntutan itu mesti ada jangka periode. Didalam UU PTUN clausal 90 menuturkan undang-undang itu menerbitkan mulai saat diketahuinya oleh petinggi TUN. Dalam hal semacam ini wali kota. Disana mesti dihitung 90 hari. Bila dihitung 90 hari, jelas itu tidak bisa, ” tegasnya.

Sebab kebijakan itu di keluarkan tahun 2014, jelas Naen Suryono, jadi jelas tidak pas dengan terkait waktu. ” Pertimbangan majelis hakim itu tak benar, ” pungkasnya.

Bab persyaratan class action, makin dia, udah penuhi ketentuan. Tuntutan class action ini merupakan penduduk Jarak-Dolly yg terdampak. Oleh karena ada kebijakan yg di keluarkan wali kota harusnya majelis hakim mendalami hak ekonomi yg udah di keluarkan pemerintah.

Sesaat kuasa hukum Pemkot Surabaya, Fajar Fanani mengakui ketentuan hakim udah pas. Sebab tuntutan penggugat tak penuhi Ketetapan Mahkamah Agung tahun 2002 terkait class action.

” Sesaat kita laporkan dahulu terhadap pimpinan dulu, ” kata Fajar Fanani. Walaupun kedepannya ada tuntutan kembali, pihak pemkot siap menantangnya. ” Kita siap bakal kita hadapi seperti biasa, ” tegas Fajar Fanani.

Atas putusan hakim, penduduk asli Jarak-Dolly yg udah punyai upaya sendiri sujud sukur. Mereka mengakui sejauh ini udah ikuti kursus yg dikasihkan Pemkot Surabaya.

Atas ketekunan ikuti kursus, penduduk yg awalnya menampik penutupan lokalisasi selanjutnya memilik upaya sendiri. Salah satunya pebisnis tempe, pembuat sandal hotel se Surabaya, bikin syrup, buka workshop batik, samiler dll.

” Yg menuntut bukan penduduk asli Dolly-Jarak. Mereka orang luar, coba lihat KTP-nya. Kami udah punyai upaya sendiri. Bila lokalisasi di buka, hari depan anak-anak kami bagaimana. Mereka bakal malu serta tidak percaya diri di muka kawan serta warga, ” kata Atik Tri Ningsih, pimpinan Group Upaya Berbarengan (KUB) Bisa Jaya di Dolly.

About admin