Tarik Ulur Tarif Ojek Online Jadi Persaingan Usaha

Tarik Ulur Tarif Ojek Online Jadi Persaingan Usaha – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendadak menggagalkan gagasan penurunan biaya jarak dekat (flag fall) ojek online (ojol) serta melarang potongan harga atau promosi biaya ojol.

Walau sebenarnya satu hari awalnya, kementerian dibawah komando Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu memaparkan gagasan penurunan biaya flag fall serta larangan potongan harga.

Pada Selasa (11/6) lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengemukakan faksinya merencanakan turunkan biaya flag fall serta larangan potongan harga ojol. Hal tersebut dimaksud mempunyai tujuan untuk menghindarkan ‘predatory pricing’ atau pemasangan biaya serendah-rendahnya untuk singkirkan kompetitor dalam usaha itu.

Tetapi cuma berlalu 24 jam, Budi menyebutkan gagasan kebijaksanaan penurunan biaya paling murah ojol urung dikerjakan sebab akan lebih dulu menanti hasil pelajari waktu penerapan ketentuan biaya sudah sah. Sekarang ini, eksperimen biaya ojol masih dikerjakan sampai ada persetujuan di antara semua pemangku kebutuhan ojol kapan biaya diresmikan sah.

Ketentuan berkaitan biaya ojol tertuang dalam Ketetapan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 mengenai Dasar Penghitungan Ongkos Layanan Pemakaian Sepeda Motor yang Dipakai Untuk Kebutuhan Warga yang Dikerjakan Dengan Aplikasi yang mulai dikerjakan eksperimen per 1 Mei 2019 yang lalu.

“Peraturan ini belum dikerjakan, baru eksperimen di lima kota,”

Kementerian urung mengaplikasikan larangan potongan harga biaya ojol, sebab faksinya nyatanya tidak mempunyai kuasa untuk mengendalikan hal itu. Wewenang mengendalikan potongan harga biaya ada di ranah Komisi Pengawas Pertarungan Usaha (KPPU).

“Ketentuan itu (sebelumnya) gagasannya di peraturan kami. Tapi sesudah diskusi dengan KPPU, potongan harga bukan ditata di ranah kami. Sesaat demikian, (kami) tidak mengendalikan (potongan harga ojol) sebab nyatanya itu bukan ranah kami,” katanya.

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan sayangkan sikap ragu-ragu Kemenhub. Dia memandang semestinya Kemenhub berkelanjutan menetapkan biaya baru sesuai ketentuan awal dalam Kepmenhub 348 yaitu sepanjang tiga bulan, tanpa ada memamerkan gagasan pergantian ditengah-tengah implementasi.

Seterusnya, Kemenhub dapat membuat revisi penerapan biaya selesai lewat hasil survey sepanjang tiga bulan itu.

“Semestinya lalui saja dahulu regulasinya yang ada saat ini, tak perlu merencanakan ganti ini itu, sebab baru satu bulan lebih belumlah ada dua bulan. Jadi belum dapat membuat rangkuman yang pas tanpa ada basic yang kuat, lihat dahulu kelak baru perbaikan,”

Berkaitan potongan harga, dia memperjelas hal itu adalah kuasa KPPU sebab potongan harga murni bentuk taktik pemasaran dari aplikator. Dengan begitu, dia memandang bila ada satu dari perusahaan aplikator yang mengatakan keberatan atas promosi yang ditawarkan pesaingnya, sebaiknya melapor pada KPPU, bukan pada Kemenhub.

“Itu sebenarnya pertarungan di antara aplikator, di antara Grab serta Gojek. Jika keberatan lapornya ke KPPU janganlah dorong-dorong Kemenhub,” katanya.

Walau demikian, dia akui dapat menyadari sikap bingung Kemenhub. Masalahnya ini adalah pertama kali ketentuan ojol di Indonesia, bahkan juga di dunia. Dengan begitu, dia memandang lumrah akan berlangsung keadaan seperti sekarang ini.

“Semestinya permasalahan kebijaksanaan biaya ojol pemerintah cukup berhati-hati, sebab jangan pernah ini mengakibatkan kerusakan kapasitas pemerintah yang sebenarnya telah bagus membuat peraturan untuk kebutuhan warga pemakai ojol,” tuturnya.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas memberikan tambahan interferensi Kemenhub dalam industri ojol sudah usai dengan terbitnya Ketentuan Menteri Perhubungan Nomer 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pemakai Sepeda Motor yang Dipakai untuk Kebutuhan Warga. Diluar itu, adapula Ketetapan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomer KP 348 mengenai Dasar Penghitungan Ongkos Layanan Pemakaian Sepeda Motor yang Dipakai untuk Kebutuhan Warga yang Dikerjakan dengan Aplikasi.

Keharusan Kemenhub dalam industri ojol hanya terbatas pada mengendalikan bagian keselamatan penumpang serta penataan biaya batas atas serta biaya batas bawah. Hal tersebut sudah termaktub dalam peraturan.

Tidak hanya ke-2 hal itu, menurut dia jadi wewenang kementerian/instansi berkaitan. Dalam soal ini, dia setuju dengan opini Tigor jika pengawasan potongan harga adalah ranah KPPU karena murni pertarungan usaha.

“Domain Kemenhub dalam soal ojol itu cuma dalam perlindungan keselamatan buat pemakainya buat driver atau customer itu yang sangat penting serta memastikan batas biaya, jadi detailnya itu bukan masalah Kemenhub ,” tuturnya.

Selain itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno memperingatkan Kemenhub supaya bergerak sesuai pekerjaan inti serta manfaatnya (tupoksi) sesuai undang-undang yang berlaku. Tupoksi Kemenhub dalam industri ojol, menurutnya, ialah keselamatan penumpang serta penataan biaya.

Selebihnya, lanjut Djoko, adalah tanggung jawab kementerian serta instansi berkaitan yang lain. Tentu saja, dalam soal ini Kemenhub tidak semestinya lakukan interferensi.

“Niatannya mungkin baik, tapi mungkin lupa tupoksinya. Saat ini telah sadar bukan tupoksinya, walau sebenarnya dari pertama telah kami peringatkan tak perlu diurusin,” tuturnya.

Berkaitan tupoksi, dia kembali memperingatkan Kemenhub untuk konsentrasi pada penataan serta penambahan kualitas angkutan umum massal. Dia memandang ada banyak sela pada penataan angkutan umum massal sebagai pekerjaan rumah buat Kemenhub daripada persoalan ojol yang notabene bukan jadi wewenangnya.

“Kemenhub konsentrasi saja pada angkutan umum, karenanya pekerjaan pemerintah serta itu telah jelas. Tapi belum serius ditangani Kemenhub,” pungkasnya.