Home / Indonesia / Pakar Hukum : Revisi UU Bukan Satu-Satunya Cara Menguatkan KPK

Pakar Hukum : Revisi UU Bukan Satu-Satunya Cara Menguatkan KPK

DPR saat ini memang terus berusaha untuk melakukan revisi undang-undang lembaga Anti Rasuah, yakni KPK. Namun, upaya mereka yang terhitung sudah sebanyak 15 kali gagal dan pihak DPR masih terus mengupayakan revisi UU tersebut. Padahal, gagalnya rencana revisi ini adalah bentuk penolakan terhadap rencana itu sendiri.

Pemerintah seharusnya tak melihat revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu-satunya cara untuk bisa memperkuat keberadaan KPK. Sebab, pasti ada cara lain ketimbang harus merevisi UU tersebut.

Bivitri Susanti selaku Pakar Hukum Tata Negara, mengaku bahwa memang ada sejumlah hal yang harus diperbaiki dalam tubuh KPK ini. Akan tetapi, erbaikan itu masih dapat dilakukan secara internal dan lewat penegakan pasal-pasal yang telah ada di Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Saya juga tak mengangungkan lembaga KPK. Saya juga mengakui ada hal-hal yang harus diperbaiki. Namun apakah semua kekurangan harus diperbaiki dengan merevisi undang-undang?” kata Bivitri di sebuah diskusi terkait revisi UU KPK yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (13/2/2016) kemarin. “Menilik lembaga semacam KPK yang ada di Hongkong, mereka memiliki dewan pengawas, namun tak dapat memberikan izin untuk melakukan penyadapan,” tandasnya.

About admin