Home / Berita Umum / KPU Gak Rasakan Ancaman Dari Pihak KPK

KPU Gak Rasakan Ancaman Dari Pihak KPK

KPU Gak Rasakan Ancaman Dari Pihak KPK – Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan pihaknya gak sempat diancam KPK buat mengharap Bawaslu tunda eksekusi diloloskannya beberapa eks narapidana perkara korupsi berubah menjadi calon anggota legislatif. Pramono menyebutkan KPK malahan memberi dukungan KPU wujudkan pemerintahan yg bersih.

” KPU gak rasakan, ditambah lagi dapatkan ancaman dari pihak mana saja ditambah lagi dari KPK. KPK sepakat dengan penataan KPU yg melarang penyalonan eks napi koruptor sebab KPU serta KPK punyai semangat yg sama dalam memajukan terwujudnya pemerintahan yg bersih serta bebas dari KKN yg proses hulunya merupakan penyalonan dalam pemilu kesempatan ini, ” kata Pramono, Senin (3/9/2018) malam.

Pramono menilainya penundaan eksekusi putusan Bawaslu butuh dilaksanakan. Lebih, KPK sukses menyingkap perkara perkiraan suap massal anggota DPRD Malang, Jawa Timur.

” Perkara (DPRD) Malang ini bertambah mengatakan kalau penataan bab eks napi koruptor itu sangatlah sama. Beberapa keadaan seperti di Malang ini mesti dibenahi, serta pembenahan itu mesti dari hulunya ialah proses dari penyalonan dalam Pemilu 2019 ini, ” jelas Pramono.

Disamping itu, Komisioner KPU Ilham Saputra memaparkan ketentuan KPU mengharap Bawaslu tunda eksekusi diloloskannya beberapa eks napi korupsi berubah menjadi calon legislatif sebab gak sesuai Ketetapan KPU (PKPU). Permohonan penundaan itu adalah hasil rapat pleno KPU.

” Tidaklah ada ancaman apa pun (dari KPK). Perbuatan itu menurut hasil pleno kami. Kami merasa putusan Bawaslu yg menafikan PKPU Nomer 20 dalam putusan Bawaslu propinsi merupakan tak pas hingga kami perintahkan KPU Propinsi, Kab/Kota buat tunda putusan Bawaslu itu, ” ujar Ilham.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah awal kalinya mengira KPU dapatkan dorongan serta ancaman dari KPK. Menurut Fahri, sejak mulai awal KPU udah salah kaprah dengan memastikan PKPU yg melarang eks narapidana korupsi berubah menjadi calon legislatif.

” Bagaimana langkahnya kita ngomong sama orang itu ya, tak ada namanya calon legislatif koruptor itu gak ada. Menjadi kita mesti menertibkan kosakata kita dahulu. Calon legislatif koruptor itu gak ada, koruptor itu narapidana. Bila udah usai menjadi napi, predikatnya udah gak ada lagi, ” jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).

About admin