Home / Uncategorized / KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kasus Suap BPK

KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kasus Suap BPK

KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Kasus Suap BPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan kontrol pada beberapa tersangka masalah sangkaan suap pada petinggi Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Selasa (18/7/2017).

Sangkaan suap pada petinggi BPK itu berkaitan pemberian opini lumrah tanpa ada pengecualian (WTP) di Kementerian Pembangunan Desa Ketinggalan serta Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Terkecuali tersangka, KPK juga menyebut anggota BPK untuk di check masalah ini.

Tersangka yang juga akan di check masalah itu yaitu petinggi Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo serta Auditor BPK Ali Sadli.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, Jarot juga akan di check jadi tersangka dalam masalah ini.

” JBP di check jadi tersangka, ” kata Febri, waktu di konfirmasi, Selasa (18/7/2017).

Sesaat Ali, lanjut Febri, juga akan di check untuk Irjen Kemendes PDTT Sugito, yang tersangka masalah suap ini.

KPK juga menyebut anggota VII BPK RI Eddy Moelyadi Soepardi. Eddy juga akan di check jadi saksi untuk petinggi Eselon I Tubuh Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, yang sudah diputuskan jadi tersangka.

” Di check jadi saksi untuk tersangka RSG, ” tutur Febri.

Sugito serta Jarot disangka menyogok Rachmadi serta Ali supaya Kemendes PDTT memperoleh opini WTP dari BPK untuk neraca keuangan Kemendes PDTT th. aturan 2016.

KPK menyebutkan, keseluruhan commitment fee untuk petinggi BPK yang disuap yaitu Rp 240 juta. KPK mengira uang Rp 200 juta sudah diserahkan lebih dahulu pada awal Mei 2017.

Jadi pihak yang disangka berikan suap, Sugito serta Jarot dijerat Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sesaat, Rachmadi serta Ali, jadi pihak yang disangka terima suap didugakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

About admin