Geledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya, KPK Amankan Dokumen Pembahasan Anggaran

Geledah Kantor Wali Kota Tasikmalaya, KPK Amankan Dokumen Pembahasan Anggaran – KPK mengambil keputusan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman jadi terduga. Ia diputuskan jadi terduga dalam perkara yg tetap berhubungan dengan suap bekas petinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

” Ya, benar, ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kala diminta konfirmasi, Rabu (24/4/2019) .

Akan tetapi Basaria gak menyampaikan terperinci clausal yg disangkakan terhadap Budi. Kedepannya KPK bakalan berikan keterangan terperinci kala pertemuan wartawan pada Jumat (26/4) .

Team KPK merazia area kerja Wali Kota Tasikmalaya hampir 8 jam. Kala keluar dari Balai Kota Tasikmalaya, petugas KPK membawa beberapa koper serta boks plastik pada waktu 18. 40 WIB.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebutkan barang untuk bukti yg ditangkap merupakan dokumen budget. Barang untuk bukti dibawa buat proses penyelidikan setelah itu.

” Memang benar ada proses pencarian di kantor Wali Kota Tasik, dilaksanakan barusan pagi serta siang. Team sita beberapa dokumen berkenaan ulasan budget, ” kata Febri terpisah.

Budi sempat dikontrol jadi saksi diproses penyelidikan perkara suap Yaya. Kala itu Budi mengakui di tanya bab proposal APBD 2018.

” Biasa sajalah. Berkenaan terkait berikut ini, proposal. Iya, buat APBD 2018, ” kata Budi seusai dikontrol KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018) .

Budi pernah juga berubah menjadi saksi dalam persidangan Yaya. Kala itu Budi mengakui gak berikan suap berkenaan masukan budget.

Dalam tuntutan Yaya, Budi dimaksud berikan duwit Rp 700 juta terhadap Yaya. Duwit itu lantas dimaksud diberikan Yaya terhadap Wabendum PPP Puji Suhartono serta seseorang bernama Rifa Surya.

Saat ini Yaya udah divonis 6, 5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Yaya bisa dibuktikan bersalah berkongkalikong dengan eks anggota DPR Amin Santono biar Kabupaten Lampung Tengah dapatkan alokasi penambahan budget dari APBN tahun 2018.

Dalam putusannya, majelis hakim pun menjelaskan Yaya bisa dibuktikan terima gratifikasi berhubungan dengan layanan Yaya berbarengan Rifa Surya menjanjikan delapan daerah dapatkan alokasi budget di DAK serta DID APBN tahun 2018. Delapan daerah itu merupakan Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Tabanan.