Home / Uncategorized / Fraksi Partai Golkar Lakukan Rapat Bahas Kasus E-KTP

Fraksi Partai Golkar Lakukan Rapat Bahas Kasus E-KTP

Fraksi Partai Golkar Lakukan Rapat Bahas Kasus E-KTP – Fraksi Partai Golkar mengadakan rapat fraksi, Selasa (18/7/2017) pagi.

Dalam rapat internal itu, ada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham serta Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid.

Nurdin menyebutkan, DPP menginginkan menerangkan pada fraksi berkaitan kondisi yang saat ini tengah dihadapi partai.

” Ini kan kondisi yang begitu di perhatikan Partai Golkar. Tetapi program fraksi tidak bisa mandeg cuma karna ketua umum jadi tersangka, ” kata Nurdin, waktu didapati sebelumnya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Rapat akan mengulas masalah agenda-agenda politik yang dihadapi partai yang akan datang.

Agenda-agenda itu salah satunya Rancangan Undang-Undang Pemilu serta Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang dibicarakan di DPR.

” Berarti dengan momen ini tidak bisa mengendurkan semangat Fraksi Partai Golkar untuk mengulas semuanya agenda politik di DPR, ” tutur Nurdin.

Waktu disinggung berkaitan peluang perubahan Novanto jadi Ketua DPR, Nurdin malas berkomentar.

Golkar juga akan lihat perubahan serta dinamika di DPR.

” Di DPR kan ada juga mekanisme, undang-undang yang mengatur. Partai Golkar begitu taat pada semuanya tatanan, kebiasaan serta ketentuan yang berlaku ” kata Nurdin.

KPK mengambil keputusan Ketua DPR RI Setya Novanto jadi tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu disangka ikut serta dalam korupsi project pengadaan e-KTP.

” KPK mengambil keputusan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 jadi tersangka, ” tutur Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto disangka untungkan diri atau orang yang lain atau korporasi. Novanto juga disangka menyalahgunakan kewenangan serta jabatan.

Jaksa KPK terlebih dulu yakini ada peranan Setya Novanto dalam korupsi project e-KTP. Jaksa percaya tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2, 3 triliun itu dikerjakan bersama Setya Novanto.

Hal tersebut diterangkan jaksa KPK waktu membacakan surat tuntutan pada dua terdakwa bekas petinggi Kementerian Dalam Negeri, Irman serta Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

” Sudah berlangsung kerja sama yang erat serta sadar yang dikerjakan beberapa terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi serta Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong, ” tutur jaksa KPK Mufti Nur Irawan waktu membacakan surat tuntutan.

About admin