Eks Kades Di Sumut Divonis 8 Tahun Penjara Karena Terbukti Lakukan Korupsi Yang Rugikan Negara Rp 1 T

Eks Kades Di Sumut Divonis 8 Tahun Penjara Karena Terbukti Lakukan Korupsi Yang Rugikan Negara Rp 1 T – Bekas Kepala Desa (Kepala desa) Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, Sri Astuti (56), dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan itu dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa wanita itu sudah lakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sampai Rp 1 triliun.

JPU Kanin mengatakan Sri Astuti sudah melanggar Masalah 3 jo Masalah 18 atau Masalah 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah serta ditambah lagi Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001. Ia dipandang sudah menyalahgunakan kewenangan serta bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Minta supaya majelis hakim yang mengecek serta mengadili masalah ini mengatakan terdakwa bersalah lakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pidana penjara saat 8 tahun,” kata JPU di depan majelis hakim yang diketuai Nazar Efriadi.

Tidak hanya hukuman penjara, JPU pun menuntut supaya Sri Astuti didenda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Majelis hakim juga disuruh memberatkan terdakwa dengan keharusan membayar uang alternatif (UP) sebesar Rp 2,7 miliar. Jika tidak dibayar, harta bendanya akan diambil alih serta dilelang. Bila akhirnya tidak memenuhi menutupi uang alternatif, jadi ia dijatuhi pidana penjara saat 4 tahun.

Sesudah dengarkan tuntutan JPU, pihak terdakwa mengatakan akan ajukan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan selanjutnya. Majelis hakim menjadwalkan sidang akan diteruskan minggu kedepan.

Dalam tuduhan dijelaskan jika masalah ini berkaitan dengan berakhirnya Hak Untuk Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) di Desa Sampali dengan luas 2.024,5 hektare yang selesai pada tanggal 09 Juni 2000. Dalam rencana perpanjangan HGU dikerjakan pengukuran pada 1997 yang dituangkan dalam Peta Pendaftaran Nomer: 29/1997 tanggal 24 November 1997. Hasil dari pengukuran luasnya dikatakan 1.883,06 Ha. Dari jumlahnya itu, 1.809,43 Ha mendapatkan perpanjangan HGU, sedang 73,63 Ha tidak diperpanjang.

Dalam kurun 2003 sampai 2017, Sri Astuti sebagai Kepala Desa Sampali menerbitkan 405 Surat Info Tanah (SKT)/Surat Info Perebutan Fisik Tanah diatas tempat HGU atau eks HGU PTPN 2 Kebun Sampali. Surat itu untuk lengkapi permintaan pengukuran hak atas tanah.

Dalam menerbitkan SKT itu, Sri Astuti terima uang dengan jumlahnya beragam, pada Rp 300.000 sampai Rp 500.000 untuk setiap dokumen. Sesaat berkas kriteria untuk penerbitan SKT itu sudah siapkan Sri Astuti di kantor Desa Sampali, hingga pemohon tinggal di tandatangani.

Penerbitan 405 SKT diatas HGU atau eks HGU PTPN 2 itu dipandang sudah menguntungkan Sri Astuti serta orang yang lain, yakni beberapa orang yang tercantum pada SKT serta kuasai 604.960,84 M2 tempat.

JPU juga mengatakan, tindakan terdakwa sudah menyebabkan kerugian keuangan negara, dalam perihal ini PTPN-II sebesar Rp 1.013.476.205.182,16.

Masalah tindak pidana korupsi ini bukan yang pertama ditemui Sri Astuti. Ia baru saja bebas sesudah melakukan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara sesudah tertangkap tangan personil Polrestabes Medan waktu terima uang dalam pengurusan surat silang sengketa di kantor Desa Sampali pada Agustus 2017.